MAKALAH AKUNTANSI SYARIAH

“KONSEP RIBA DAN PSAK SYARIAH”

Disusun oleh:

Disusun Oleh: Kelompok 3

Suci Wahyuni

Sulastri

Suma Agustina

Susi Susanti

Zelvi Oktapiani

4 AK 4

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

TAHUN AJARAN 2015/2016

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas kehendak dan rahmat-Nya lah kami dapat kami dapat menyelesaikan tugas makalah Akuntansi syariah ini yang berjudul “Konsep Riba dan PSAK Syari’ah” dengan tepat waktu.

Penulisan makalah ini ditujukan untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepada kami oleh dosen pengajar mata perkuliahan Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung.

Kami ingin mengucapkan kepada teman-teman yang telah memberikan informasi dan juga motivasi kepada kami, terutama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para anggota kelompok 3 yang telah memberikan kontribusi baik itu dari segi materil maupun non materil dalam proses penyelesaina makalah ini.

Kami sadar bahwa makalah ini masih jauh dari kata “SEMPURNA”. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diperlukan demi pembuatan makalah lagi di masa mendatang. Harapan kami, semoga makalah ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I

1.1...... LATAR BELAKANG

1.2...... RUMUSAN MASALAH

BAB II

2.1...... KONSEP DASAR RIBA

2.2...... RIBA DALAM AKUNTANSI SYARI’AH

2.3...... TRANSAKSI-TRANSAKSI YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA RIBA

2.4...... PENGERTIAN PSAK

2.5...... MANFAAT ADANYA PSAK DENGAN SISTEM AKUNTANSI

2.6...... PERBEDAAN PSAK DAN GAAP

2.7...... BADAN-BADAN YANG MENGURUSI PSAK DI INDONESIA

2.8...... PENGEMBANGAN PSAK DI INDONESIA

2.9...... PSAK NO 59, 101-106

BAB III

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Riba merupakan pendapatan yang di peroleh secara tidak adil. Riba telah berkembang sejak zaman jahiliyah hingga sekarang ini. Sejak itu banyaknya masalah-masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat dan telah menjadi tradisi bangsa arab terhadap jual beli maupun pinjam-meminjam barang dan jasa. Sehingga sudah mendarah daging, bangsa arab memberikan pinjaman kepada seseorang dan memungut biaya jauh di atas dari pinjaman awal yang di berikan kepada peminjam akibatnya banyaknya orang lupa akan larangan riba. Sejak datangnya Islam di masa Rasullullah saw. Islam telah melarang adanya riba. Karena sudah mendarah daging, Allah SWT melarang riba secara bertahap. Allah SWT melaknat hamba-hambanya bagi yang melakukan perbuatan riba. Perlu adanya pemahaman yang luas, agar tidak terjerumus dalam Riba. Karena Riba menyebabkan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kebutuhan akan adanya acuan terhadap aturan-aturan perbankan memicu para ahli akuntansi membuat batasan dalam setiap transaksi, baik akad ataupun kegiatan yang berkaitan dengan objek dan subjek akad dimana batasan dan aturan tersebut terangkum dalam Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK). Baik perbankan konvensional maupun syariah diharuskan dalam setiap transaksi atau produknya mengacu pada PSAK. Namun berdasarkan pernyataan tersebut penulis hanya akan membahas PSAK yang mengatur khusus transaksi syariah dimana dalam PSAK tersebut mengacu pada prinsip-prinsip diantaranya prinsip keadilan, prinsip persaudaraan, prinsip kemaslahatan, prinsip keseimbangan dan prinsip universalisme. Akan tetapi dalam makalah ini penulis akan mengupas kajian PSAK 101-108 (tentang syariah) yang mengacu hanya pada prinsip universalisme.

Prinsip universalisme dalam PSAK didefinisikan sebagai prinsip yang esensinya dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta.

1.2. RUMUSAN MASALAH

2. Apakah pengertian dari riba?

3. Berapakah jenis riba yang ada di dalam akuntansi syari’ah?

4. Apasaja transaksi-transaksi yang menyebabkan riba?

5. Apakah pengertian dari PSAK?

6. Adakah Manfaat adanya PSAK dengan sistem akuntansi?

7. Apasaja Perbedaan PSAK dan GAAP?

8. Siapa Badan-badan yang mengurusi PSAK di Indonesia?

9. Bagaimana Pengembangan PSAK di Indonesia?

10. Apa isi dari PSAK no 59, 101-109?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. KONSEP DASAR RIBA

Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna: ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar . Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 :“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... .”

2.2 RIBA DALAM AKUNTANSI SYARI’AH

1. Riba dalam transaksi utang piutang terbagi atas 2 (dua) kategori yaitu :

a. Riba Qardh adalah kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang

b. Riba Jahiliyyah adalah riba yang timbul karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

2. Riba dalam transaksi jual beli terbagi 2 ( dua ) yaitu :

a. Riba Nasi’ah

Riba Nasi’ah adalah riba yang muncul karena utang-piutang, riba nasi’ah dapat terjadi dalam segala jenis transaksi kredit atau utang-piutang dimana satu pihak harus membayar lebih besar dari pokok pinjamannya. Kelebihan dari pokok pinjamannya dengan nama apapun (bunga/interest/bagi hasil), dihitung dengan cara apapun (fixed rate atau floating rate), besar atau kecil semuanya itu tergolong riba, sesuai QS 2:278-280.

Kelebihan tersebut dapat berupa suatu tambahan atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Untuk kelebihan jenis ini ada yang menyebutnya riba qard. Misalnya Bank sebagai kreditor memberikan pinjaman dan mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi, bunga inilah yang termasuk dalam riba nasi’ah. Demikian pula bunga yang dibayarkan bank atas deposito atau tabungan nasabahnya.

Selain itu, kelebihan tersebut dapat berupa tambahan yang melebihi pokok pinjamannya karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Atas kelebihannya ada yang menyebut riba jahiliyyah.

b. Riba Fadhl

Riba Fadhl adalah riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. Riba jenis ini dapat terjadi apabila ada kelebihan/penambahan pada salah satu dari barang ribawi/barang sejenis yang dipertukarkan baik pertukaran dilakukan dari tangan ke tangan (tunai) atau kredit. Contoh: menukar perhiasan perak seberat 40 gram dengan uang perak (dirham) senilai 3 gram. Selain itu, riba fadhl dapat terjadi karena pertukaran atau barter barang tidak sejenis yang dilakukan secara kredit. Contoh: transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan cara tunai (spot).

2.3 TRANSAKSI-TRANSAKSI YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA RIBA

1. MAYSIR

Semua bentuk perpidahan harta ataupun barang dari satu pihak kepada pihak lain tanpa melalui jalur akad yang telah digariskan Syariah, namun perpindahan itu terjadi melalui permainan, seperti taruhan uang pada permainan kartu, pertandingan sepak bola, pacuan kuda, pacuan greyhound dan seumpamanya..

2. GHARAR/TAGHRIR

Sesuatu yang tidak jelas dan tidak dapat dijamin atau dipastikan kewujudannya secara matematis dan rasional baik itu menyangkut barang (goods), harga (price) ataupun waktu pembayaran uang/penyerahan barang (time of delivery). Taghrir dalam bahasa Arab gharar, yang berarti : akibat, bencana, bahaya, resiko, dan ketidakpastian.

اَتَشْتَرُوْاالسَّمَكَ فِى المَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jial beli seperti itu termasuk gharar, alias menipu”. (Riwayat Ahmad)[2]

3. BATHIL

Akad jual beli ataupun kemitraan untuk mendapatkan keuntungan ataupun penghasilan, namun barang yang diperdagangkan ataupun projek yang dikerjakan adalah jenis barang atau kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah seperti kemitraan untuk memproduksi narkotika yang dipasarkan untuk umum ataupun mendirikan usaha casino atau cabaret tempat dansa-dansa.

4. BAI’ AL MUDTARRA

Yaitu jual beli dan pertukaran dimana salah satu pihak dalam keadaan sangat memerlukan (in the state of emergency) sehingga sangat mungkin terjadi eksploitasi oleh pihak yang kuat sehingga terjadi transaksi yang hanya menguntungkan sebelah pihak dan merugikan pihak lainnya.

5. IKRAH

Segala bentuk tekanan dan pemaksaan dari salah satu pihak untuk melakukan suatu akad tertentu sehingga menghapus komponen mutual free consent.

6. GHABN

Adalah dimana si penjual memberikan tawaran harga diatas rata-rata harga pasar (market price) tanpa disadari olehpihak pembeli. Ghabn ada dua jenis yakni: Ghabn Qalil dan Ghabn Fahish Ghabn Qalil: adalah jenis perbedaan harga barang yang tidak terlalu jauh antara harga pasar dan harga penawaran dan masih dalam kategori yang dapat dimaklumi oleh pihak pembeli. Ghabn Fahish adalah perbedaan harga penawaran dan harga pasar yang cukup jauh bedanya.

7. BAI' NAJASH

Dimana sekelompok orang bersepakat dan bertindak secara berpura-pura menawar barang dipasar dengan tujuan untuk menjebak orang lain agar ikut dalam proses tawar menawar tersebut sehingga orang ketiga ini akhirnya membeli barang dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga sebenarnya. Larangan Rasul saw: “..Janganlah kamu meminang seorang gadis yang telah dipinang saudaramu, dan jangan menawar barang yang sedang dalam penawaran saudaramu; dan janganlah kamu bertindak berpura-pura menawar untuk menaikkan harga.

8. IHTIKAR

Adalah menumpuk-numpuk barang ataupun jasa yang diperlukan masyarakat dan kemudian si pelaku mengeluarkannya sedikit-sedikit dengan harga jual yang lebih mahal dari harga biasanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih cepat dan banyak. Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang menimbun (barang & jasa kebutuhan pokok) maka telah melakukan suatu kesalahan.”

لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَا طِئٌ

“Tidak ada orang yang menimbun kecuali bersalah.”[3]

9. GHISH

Menyembunyikan fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh pihak yang terkait dalam akad sehingga mereka dapat melakukan kehati-hatian (prudent) dalam melindungi kepentingannya sebelum terjadi transaksi yang mengikat.

10. TADLIS

Adalah tindakan seorang peniaga yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang sama berkualitas buruk demi untuk memberatkan timbangan dan mendapat keuntungan lebih banyak Tindakan “oplos” yang hari ini banyak dilakukan termasuk kedalam kategori tindakan tadlis ini. Rasullah saw sering melakukan ‘inspeksi mendadak’ ke pasar-pasar untuk memastikan kejujuran para pelaku pasar dan menghindari konsumen dari kerugian.

2.4 PENGERTIAN PSAK

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu buku petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh lembaga IAI yang didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung dan telah disepakati (konvensi) serta telah disahkan oleh lembaga atau institut resmi. Dari keseluruhan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu buku petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh lembaga IAI yang didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung dan telah disepakati (konvensi) serta telah disahkan oleh lembaga atau institut resmi. Sedangkan

PSAK Syariah digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Dalam PSAK Syariah ini pengembangan dilakukan dengan model PSAK umum namun psak ini berbasis syariah dengan acuan fatwa MUI.

2.5 MANFAAT ADANYA PSAK DENGAN SISTEM AKUNTANSI

1. Untuk keseragaman laporan keuangan;

2. Standar akuntansi juga diperlukan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan;

3. Memudahkan auditor;

4. Memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda.

2.6 PERBEDAAN PSAK DAN GAAP

1. Pengungkapan dan Penyajian Laporan Keuangan Tujuan Laporan Keuangan

PSAK :

2.7 BADAN-BADAN YANG MENGURUSI PSAK DI INDONESIA

2.8 PENGEMBANGAN PSAK DI INDONESIA

2.9 PSAK NO 59, 101-106

1. PSAK no 59

PSAK 59 dikhususkan untuk kegiatan transaksi syariah hanya di sektor perbankan syariah, ini sangat ironis karena ketika itu sudah mulai menjamur entitas syariah selain dari perbankan syariah, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah. Maka seiring tuntutan akan kebutuhan akuntansi untuk entitas syariah yang lain maka komite akuntansi syariah dewan standar akuntasi keuangan (KAS DSAK) menerbitkan enam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) bagi seluruh lembaga keuangan syariah (LKS) yang disahkan tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008 atau pembukuan tahun yang berakhir tahun 2008.

2. PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) untuk entitas syariah, yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam PSAK terkait. Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK. Entitas syariah yang dimaksud di PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus (statutory) seperti pemerintah, lembaga pengawas independen, bank sentral, dan sebagainya.

Komponen laporan keuangan entitas syariah yang lengkap : neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dana penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Lembaga keuangan harus menyajikan komponen laporan keuangan tambahan yang menjelaskan karakteristik utama entitas tersebut jika substansi informasinya belum tercakup dalam komponen laporan keuangan diatas.

3. PSAK 102 Akuntansi Murabahah

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Transaksi murabahah :

a. Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli; dan pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.

b. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

c. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud, antara lain, adalah: perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun; dan lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi murabahah. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad murabahah.

4. PSAK 103 Akuntansi Salam

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi salam.Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi salam, baik sebagai penjual atau pembeli. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad salam.

a. Salam adalah akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (muslam illaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

b. Akuntansi pembeli

- Modal usaha salam asset non kas dinilai sebesar nilai wajar (selisih nilai wajar dan nilai tercatat diakui sebagai keuntungan atau kerugian).

- Penerima barang

Sesuai dengan akad

berbeda dengan akad

Tidak menerima sebagian atau seluruh, maka pengiriman dapat diperpanjang, dibatalkan sebagian atau seluruh, atau dibatalkan sebagian atau seluruh (ada jaminan)

c. Akuntansi penjual

• Asset non kas yang diterima dicatat sebesar nilai wajar.

• Salam pararel : pembayaran pembeli akhir – biaya perolehan – keuntungan atau kerugian.

5. PSAK 104 Akuntansi Istishna'

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istishna’. Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi istishna’, baik sebagai penjual maupun pembeli. Istishna’ adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni’) dan penjual (pembuat, shani’). Berdasarkan akad istishna’, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (mashnu’) sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran di muka atau tangguh. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tiak dapat berubah selama jangka waktu akad.

a. Akuntansi penjual

Segmentasi akad jika proposal terpisah untuk setiap asset, dinegosiasikan terpisah untuk setiap aset, dan biaya serta pendapatan tiap asset bisa di identifikasi.

Penyatuan akad jika dinegosiasika sebagai satu paket, asset berhubungan erat sekali, dan dilakukan serentak (berkesinambungan).

Pendapatan : metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai.

Pendapatan istishna pembayara tangguh (lebih dari satu tahun) terdiri dari margin keuntungan (jika dihitung secara tunai) dan selisih nilai akad dengan nilai tunai.

Pengakuan taksiran rugi jika total biaya perolehan meebihi pendapatan.

b. Akuntansi pembeli

Beban istishna’ tangguhan : selisih antara harga beli dan biaya perolehan tunai.

Beban istishna’ tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan hutang istishna’

Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan entitas yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008. Pernyataan ini menggantikan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istishna’.

6. PSAK 105 Akuntansi Mudharabah

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib). Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

7. PSAK 106 Akuntansi Musyarakah

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah. Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.